JUKLAK PERPANJANGAN USIA PENSIUN TELAH TERBIT

Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan surat No. WK. 26-30/V.125-6/99 tanggal 27 April 2012 tentang Perpanjangan Usia Pensiun PNS yang menduduki jabatan auditor madya dan auditor utama. Menyusul terbitnya Peraturan Presiden No. 41 tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor, Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan surat Nomor : WK. 26-30/V.125-6/99 tanggal 27 April 2012 tentang Perpanjangan Usia Pensiun PNS yang menduduki jabatan auditor madya dan auditor utama. Surat tersebut ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/ Kota. Isi surat tersebut adalah auditor madya dan auditor utama  dapat memperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan 60 tahun untuk mereka yang lahir bulan April 1956 dan pemberhentiannya berlaku mulai akhir April 2012 dan seterusnya. Kesempatan ini memberi kesempatan kepada auditor madya dan auditor utama untuk dapat berkarya hingga usia 60 tahun agar dapat terus menyumbangkan darma baktinya kepada negara.

Selamat berkarya…

Surat BKN tersebut dapat di download di : http://pusbinjfa.bpkp.go.id/produk/81

 

http://pusbinjfa.bpkp.go.id/berita/51-BREAKING-NEWS-II-JUKLAK-PERPANJANGAN-USIA-PENSIUN-TELAH-TERBIT

Sekapur Sirih

Pengawasan sebagai salah satu unsur utama manajemen secara umum telah difahami oleh masyarakat birokrasi terutama komunitas PNS dan kapanpun akan tetap eksis sehingga aparatnya dituntut untuk terus berupaya mengisi diri dalam meningkatkan kompetensinya agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional serta dapat menghindari bias resiko dari tugas-tugas yang dilaksanakan.
Kedepan tantangan utama bagi jajaran APIP adalah bagaimana tugas dan peran di Bidang Pengawasan mampu memberikan nilai tambah pada Organisasi Pemerintah dan itu hanya dapat diwujudkan melalui pemenuhan kompetensi dan peningkatan kinerja di Bidang Pengawasan. Hasil pengawasan harus mampu mengurai secara jelas dan rinci tentang aliran dana yang menyimpang dalam pengelolaan keuangan. Kegiatan pengawasan bukan hanya menggunakan kata-kata cerdas yang kreatif, bukan pula janji-janji peningkatan SDM yang profesional tetapi harus dibuktikan dengan kinerja, karena hanya kinerja yang dapat menjadi kenyataan dan memberikan makna terhadap peran dan kiprah institusi pengawasan.
Tentunya kita semua telah mengetahui bahwa : Fungsi utama dari pengawasan internal adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam mencapai tujuan organisasi. Secara etika, siapa yang diserahi mandat maka dia harus berakuntabilitas serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakannya sehingga hal akuntabilitas pengawasan juga perlu dibangun secara baik. Dengan optimalisasi peran pengawasan internal diharapkan penyimpangan dalam hal pengelolaan keuangan Negara/Daerah dapat dicegah sedini mungkin.
Menjadi bagian dari Jajaran APIP adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan karena dipundak APIP masyarakat mengharapkan adanya pencegahan dan pengungkapan penyimpangan pengelolaan Keuangan Negara/Daerah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Untuk itu kepada Jajaran APIP diharapkan : jadilah satria pengawasan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Apapun hasil pengawasan yang ditemukan tidak akan berarti bagi pemerintah dan masyarakat jika itu dilakukan oleh APIP yang tidak jujur. Sebaliknya seorang APIP yang jujur tetapi tidak dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai maka juga tidak akan efektif dalam menemukan dan mencegah penyimpangan yang terjadi sehingga hasil auditnya hanya bersifat formalitas belaka. Karena itu milikilah keduanya, pengetahuan dan keterampilan serta kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.